Kriminalisasi dan Konflik

Monopoli Negara dalam menguasai dan mengurus hutan telah menyingkirkan berbagai aturan lokal yang berada di atasnya. Kita bisa belajar dari berbagai kasus yang tersebar di seluruh Indonesia. Masyarakat adat kerap kali tidak berdaya karena intervensi Negara tersebut dilakukan dengan melemahkan keberlakuan hukum adatnya. Pada posisi itu yang berlaku adalah hukum Negara yang tidak memihak kepada masyarakat adat.

Perubahan sistem penguasaan hutan dari masyarakat ke Negara ini membuat masyarakat rentan dikriminalisasikan. Hal itu terjadi karena perbedaan hukum saja. Masyarakat yang hendak memanfaatkan kayu di dalam suatu kawasan hutan Negara dapat dianggap sebagai perambah hutan dalam kacamata hukum negara. Ini merupakan proses pemiskinan. Diawali dengan dihilangkan atau disempitkan aksesnya pada hutan dan kemudian disingkirkan dan dianggap sebagai penjahat. CIFOR menyebutkan 15% dari 48juta orang yang ada di dalam dan sekitar kawasan hutan merupakan orang miskin (CIFOR 2006).

Klaim Negara atas kawasan hutan yang dilakukan tanpa memeriksa kondisi masyarakat di lapangan telah menimbulkan konflik di mana-mana. Data yang disitir oleh DKN menyebutkan ada 25.000 lebih desa yang berada di dalam atau bersisian dengan hutan. Ini merupakan potensi konflik yang luar biasa yang harus dicarikan jalan keluarnya. 

bagikan :
  • Print
  • email
  • Facebook
  • Twitter
  • del.icio.us
  • StumbleUpon

Daftar Sumber Daya